Ilustrasi Ibu Kota Nusantara indonesia

"Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara: Menelusuri Nasib Jakarta dan Tantangan Uniknya"

Nusantara siap menjadi ibu kota baru Indonesia, namun bagaimana nasib Jakarta yang telah lama menjadi pusat kegiatan? Pertanyaan ini muncul ketika langkah besar ini diumumkan setelah dibahas selama tiga tahun terakhir.

Dalam waktu singkat, Rancangan Undang-Undang tentang pemindahan ibu kota telah disahkan oleh DPR, menandai deklarasi resmi ibu kota baru negara setelah konsep ini pertama kali muncul tiga tahun lalu. Proses ini memakan waktu hanya 42 hari, menjadikannya RUU yang paling cepat disetujui oleh parlemen Indonesia.

Tidak banyak perlawanan terhadap pengesahannya, seiring mayoritas parlemen Indonesia dikuasai oleh partai koalisi yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia memerlukan ibu kota baru karena Jakarta terancam oleh banjir rutin, polusi berat, gempa bumi, dan tenggelam dengan cepat. Kini, langkah tersebut menuju Nusantara, sebuah kota di Kalimantan Timur, pulau Borneo.

Nama: Nusantara

Lokasi: Antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, di bagian Indonesia dari pulau Borneo

Luas: 2.561 kilometer persegi

Anggaran perkiraan: 466 triliun rupiah (46 miliar dolar AS), sekitar 53 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah dan sisanya dari sektor swasta dan badan usaha milik negara

Waktu pemindahan: Kuartal pertama 2024 hingga 2027, dengan perkiraan tambahan 25.000 pegawai publik per tahun

Namun, banyak yang menyayangkan bahwa proyek pemindahan ibu kota ini dilakukan terlalu cepat dengan alasan politik. Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur Center of Economic and Law Studies, menyatakan bahwa ambisi politik mendominasi atas rasionalitas ekonomi, dan risiko keuangan negara akan meningkat dengan proyek senilai 466,9 triliun rupiah.

Bagaimana nasib Jakarta nantinya? Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, tetap yakin bahwa kota megapolitan dengan lebih dari 31 juta penduduk akan tetap menjadi pusat ekonomi, kebudayaan, dan menjadi poros bangsa.

Namun, sebagian warga Jakarta berharap bahwa kualitas hidup mereka akan meningkat setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Muhamad Eka Yudhistira, anggota komunitas Betawi yang lahir di Jakarta, berharap bahwa masalah kemacetan dan polusi yang saat ini dihadapi Jakarta dapat berkurang.

Meskipun demikian, ada keprihatinan terkait dampak pembangunan Nusantara terhadap masyarakat adat di Kalimantan. Proyek ini harus memaksimalkan potensi lokal agar pembangunan dapat terdistribusi secara merata.

Sementara Jakarta terus tenggelam dengan laju yang mengkhawatirkan, Elisa Sutanudjaja dari Rujak Centre for Urban Studies tetap optimis. Ia berpendapat bahwa pemindahan ibu kota mungkin dapat mengurangi eksploitasi di Jakarta, memungkinkan kota tersebut mengatur perencanaan tata ruangnya dengan lebih bebas.

Seiring dengan pendekatan pemindahan ibu kota, muncul pertanyaan mengenai bangunan-bangunan milik pemerintah di Jakarta. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa aset negara di Jakarta, seperti bangunan milik 34 kementerian Indonesia dan Istana Negara, akan disewakan untuk mendanai pembangunan Nusantara. Meskipun begitu, pemerintah memastikan bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak akan dibiarkan kosong karena Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia.

Namun, tidak semua orang senang dengan rencana ini. Sejumlah warga di sekitar Nusantara menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kurangnya konsultasi dan potensi kerusakan lingkungan. Aktivis lingkungan juga menyatakan keprihatinan terhadap dampak pemindahan ibu kota terhadap ekosistem rapuh, mata pencaharian lokal, dan akses air bersih.

Seiring dengan pergantian ibu kota yang mendebarkan, banyak pertanyaan dan tantangan mengiringi perjalanan unik menuju pembentukan Nusantara sebagai pusat baru Indonesia.